Jimly Asshiddiqie: Perppu Ormas Produk Kontroversial

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 15:06 WIB
perppu pembubaran ormas
Jimly Asshiddiqie: Perppu Ormas Produk Kontroversial
Jimly Asshiddiqie. Foto: Metrotvnews.com/Ilham Wibowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah produk kontroversial. Tak ada kondisi genting yang memaksa pemerintah harus mengeluarkan perppu.

"Dalam sejarahnya, perppu merupakan tranformasi dari UU darurat," kata Jimly dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Penerbitan perppu, kata dia, dimulai saat pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat itu, lanjutnya, negara memang dalam kondisi darurat. "Perppu di UUD 45 enggak ada."

Sejumlah negara juga mulai meninggalkan penerbitan UU darurat. Mereka khawatir beleid itu disalahgunakan. "Makanya, harus hati-hati dengan produk perppu ini," ujarnya.

Baca: Yang Perlu Setelah Perppu

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 11 Juli 2017. Sejumlah pasal dalam UU Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi. Melalui Perppu ini pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan.

Penerbitan Perppu dipicu temuan pemerintah terhadap ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.




(UWA)