Buktikan Kriminalisasi, Presidium Alumni 212 Tagih Rekomendasi Komnas HAM

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 14 Jul 2017 23:05 WIB
kasus makar
Buktikan Kriminalisasi, Presidium Alumni 212 Tagih Rekomendasi Komnas HAM
Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo. MTVN/ M Sholahadhin Azhar

Metrotvnews.com, Jakarta: Presidium Alumni 212 menagih rekomendasi terkait 20 orang yang diduga dikriminalisasi, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun ternyata rekomendasi tersebut belum rampung dikarenakan satu dan lain hal.

"Jadi, tadi karena kekurangan masalah administrasi saja harusnya ada 5 tanda tangan (Anggota Komisioner Komnas HAM). Tapi, baru dua tanda tangan. Ada tiga tanda tangan komisioner yang belum dapat," ujar Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.

Dua tanda tangan berasal daru Komisioner Komnas HAM yakni Natalius Pigai dan Hafid Abbas yang menerima Sambo saat itu. Pekan depan Presidium Alumni 212 berencana menyambangi lagi Komnas HAM untuk menagih rekomendasi.

Sebab hanya dengan rekomendasi ini Sambo bisa memperkarakan dugaan kriminalisasi. Nantinya rekomendasi akan dibawa ke jalur politik melalui DPR, atau ke jalur hukum. Bisa juga ke jalur internasional, mengingat Indonesia kata Sambo, meratifikasi perjanjian Jenewa terkait HAM.

"Melalui rekomendasi ini kita buat Pemerintah sadar bahwa ada kriminalisasi," kata Sambo.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyambut baik kedatangan presidium alumni 212. Adapun mengenai tanda tangan yang belum mencakup seluruh komisioner, ia menyebut hal ini untuk memenuhi aspek prosedur dari pihaknya.

Jadi bukan hanya aspek material saja yang dikedepankan, atau one man show, hingga rekomendasi menjadi keputusan bersama seluruh komisioner. Lebih lanjut Natalius juga mengklaim bahwa arah rekomendasi sama dengan tujuan dari Presidium Alumni 212, yakni rekonsiliasi dan perdamaian.

Prinsipnya bagaimana proses perjuangan untuk mencapai keadilan, bagi pihak yang merasa dikriminalisasi atau dirugikan.

"Posisinya seperti itu. Mengontrol dan mengawasi kualitas perdamain tercipta, presidium 212 lebih berorientasi perdamain keadilan," pungkas Natalius


(SCI)