Pansus KPK: Niko Siap Dijadikan Tersangka

M Rodhi Aulia    •    Sabtu, 12 Aug 2017 10:04 WIB
angket kpk
Pansus KPK: Niko Siap Dijadikan Tersangka
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (kedua kiri) bersama Niko Panji Tirtayasa (kedua kanan) meninjau Safe House KPK di Cipayung, Depok, Jawa Barat, Jumat (11/8/2017). Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Metrotvnews.com, Jakarta: Saksi kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko banyak mengungkapkan dugaan penyelewengan KPK. Niko disebut siap mempertanggungjawabkan segala bentuk kesaksiannya di hadapan hukum.

"Saudara Niko siap dijadikan tersangka atas keterangan-keterangannya," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di Safe House ala KPK, Jalan Kuda Lumping, U 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat malam 11 Agustus 2017.

Kemarin, Niko menunjukkan langsung dua safe house yang ia sebut rumah sekap kepada Pansus Hak Angket KPK dan media, yakni di Depok, Jawa Barat, dan Kelapa Gading. Niko mengaku di rumah tersebut ia dipaksa memberikan kesaksian palsu di hadapan majelis hakim tindak pidana korupsi.

Niko mengatakan dirinya terpaksa mengikuti keinginan oknum penyidik KPK. Itu dilakukan lantaran diancam dibunuh dan keluarganya diancam dipenjarakan karena dianggap ikut menikmati aliran dana korupsi Akil Mochtar.

"Kami di Pansus siap mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Dilaporkan kami siap menghadapi. Yuk, kita sama-sama duduk bareng," ucap Agun.

Baca: Menengok Safe House KPK

Agun mendesak KPK untuk tidak berpolemik di media massa. KPK cukup datang ke Pansus mengklarifikasi semua tuduhan sangat serius yang dialamatkan kepada KPK.

"Benar, katakan benar adanya. Salah katakan salah adanya. Kita bukan ingin memperburuk (eksistensi KPK). Tapi mari berangkat dari itikad dan niat yang sama. Betul bung Niko?"

"Inilah peluang kita kembali menggugah semangat proklamasi 17 Agustus demi kemerdekaan. Bebaskan rakyat Indonesia dari ancaman dan tekanan dari sebuah negara demokrasi. Dalam sebuah negara hukum, rule of the law itu harus betul-betul berjalan," ujar dia.




(UWA)