Alasan KPK tak Izinkan Miryam Hadir di Pansus KPK

Damar Iradat    •    Selasa, 20 Jun 2017 03:08 WIB
hak angket
Alasan KPK tak Izinkan Miryam Hadir di Pansus KPK
Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani. ANT/Wahyu Putro.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak menghadirkan Miryam S. Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket KPK di Gedung DPR. Miryam sedianya direncanakan hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK di DPR hari Senin, 19 Juni 2017.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada beberapa pertimbangan mengapa KPK tidak mengizinkan Miryam hadir di rapat tersebut. Salah satunya, politikus Partai Hanura itu saat ini tengah dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses penyidikan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Kami jelaskan juga, kalau itu terkait penanganan perkara maka ada klausul yang sangat tegas dalam UU nomor 30 tahun 2002 yang perlu kami patuhi dan wajib kami patuhi," kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 19 Juni 2017.

Selain itu, sifat KPK sebagai lembaga independen harus jauh dari pengaruh kekuasaan manapun terkait dengan penanganan perkara. Febri menambahkan, jika melihat penanganan perkara KPK, hal itu merupakan turunan dari kewenangan konstitusi yang diatur terkait badan badan kehakiman.

Kemudian, dalam surat yang disampaikan pansus tersebut tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan Pansus Hak Angket. Malah, yang dihadirkan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam.

"Jadi, kami belum merasa cukup jelas dengan Pansus Angket DPR tersebut," tutur dia.

KPK, kata Febri, berharap informasi terkait keabsahan pansus dapat segera dilampirkan. Sebab, merujuk UU MD3 dan tata tertib DPR, pansus hak angket dipilih melalui keputusan DPR yang disampaikan dalam berita negara dan disampaikan kepada Presiden.

Kendati demikian, lembaga antikorupsi itu menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan dan tentu saja sebagai lembaga negara, baik KPK ataupun DPR memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, apakah itu di UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK maupun UU MD3 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi DPR.

"Jangan sampai proses hukum yang berjalan di peradilan yang akan kita limpahkan ke pengadilan ditarik-tarik kepada proses politik," tandasnya.

Pansus Hak Angket KPK telah membacakan surat penolakan dari KPK terkait penolakan untuk menghadirkan Miryam dalam rapat. Namun, pansus bersikeras bakal memanggil paksa eks anggota DPR Miryam S. Haryani jika tidak diizinkan KPK. Miryam akan dimintai keterangan terkait surat yang menyangkut kasus korupsi KTP elektonik (KTP-el).

Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi berharap KPK mengizinkan Miryam datang menghadiri undangan pansus. Dia mengatakan, kedatangan Miryam ke pansus untuk dikonfirmasi terkait surat yang dikirim ke pansus. Miryam dalam suratnya menyebut tidak pernah ditekan oleh anggota Komisi III dalam penyelidikan kasus korupsi KTP-el.


(DRI)