Mantan Deputi BPPN Dipanggil KPK terkait BLBI

Surya Perkasa    •    Senin, 28 Aug 2017 12:07 WIB
blbi
Mantan Deputi BPPN Dipanggil KPK terkait BLBI
Ilustrasi KPK - MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Mantan Deputi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Bidang Aset Manajemen Investasi, Taufik Mappaenre. Taufik bakal diperiksa terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsjad Temenggung. 

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin 28 Agustus 2017.

Sejumlah mantan Ketua BPPN, hingga Menteri Koordinator Perkenomian di era BLBI pernah diperiksa. Di antaranya I Putu Gede Ary Suta, Glenn M.S. Yusuf, Laksamana Sukardi, Rizal Ramli dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

KPK saat ini masih fokus menyelidiki penerbitan SKL BLBI yang menyebabkan negara merugi. Penyidik, menggali permasalahan dari sisi aturan hingga teknis penerbitan SKL. 

Salah satunya, soal perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dengan BPPN untuk menghapuskan utang BLBI. 

BDNI merupakan salah satu bank berlikuiditas terganggu karena dampak krisis ekonomi 1998. BDNI mengajukan pinjaman lewat skema BLBI.

Namun, dalam perjalanannya, BDNI menjadi salah satu kreditor yang menunggak. Pada saat bersamaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang lebih ringan dengan dasar Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 Tahun 2002.

Taufik Mappaenre dalam sidang praperadilan Sjafruddin Temenggung di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2017 - ANT/MUHAMMAD ADIMAJA

Berdasarkan Inpres tersebut, bank yang menjadi obligor BLBI bisa dinyatakan lunas utangnya jika membayar lewat 30 persen uang tunai dan menyerahkan aset senilai 70 persen dari nilai utang. Syafruddin yang menjabat sebagai Ketua BPPN sejak April 2002 mengusulkan ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) agar SKL BDNI disetujui pada Mei 2002.

Perubahan litigasi pada kewajiban BDNI jadi restrukturisasi aset sebesar Rp4,8 triliun. Hasil restrukturisasi Rp1,1 triliun dinilai dapat dipenuhi dan ditagihkan ke petani tambak yang memiliki utang ke BDNI.

Namun, utang senilai Rp3,7 triliun tidak dibahas dalam proses restrukturisasi. Sehingga, ada kewajiban BDNI sebagai obligor yang belum ditagih.

"Pada April 2004 tersangka SAT selaku ketua BPPN mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham terhadap Sjamsul Nursalim," Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

KPK menyebut kerugian negara atas kebijakan yang dikeluarkan Syafruddin sekurang-sekurangnya mencapi Rp3,7 triliun. Syafruddin diduga telah menguntungkam diri atau orang lain atau korporasi dalam kebijakan penerbitan SKL BLBI untuk BDNI.

Syafruddin disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(REN)