KPK Periksa Lima Pejabat Pemkab Cirebon

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 05 Nov 2018 12:28 WIB
OTT Bupati Cirebon
KPK Periksa Lima Pejabat Pemkab Cirebon
Ilustrasi KPK - MI.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan pada lima pejabat Pemkab Cirebon. Mereka akan diperiksa terkait kasus dugaan suap mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.

Kelimanya yakni Kepala Dinas PUPR Avip Suhardian, Kabid Pariwisata Nana Mulyana, dan Kabid Bintek PUPR Suparman. Lalu, Sekretaris Daerah Rahmat Sutrisno dan Kasubag Kepegawaian Bagian Umum Andri Yuliandri.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUN (Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 5 November 2018.

Penyidik juga memanggil tujuh saksi lain yang terdiri dari empat PNS Pemkab Cirebon yakni Adil Prayitno, Sanija Wachyudi, Sri Darmanto dan Supari. Kemudian, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Yayat Ruhyat, Staf PUPR Jajat dan satu pihak swasta Robi.

"Ketujuhnya akan diperiksa untuk tersangka yang sama," ujarnya.

(Baca juga: Bupati Cirebon Pasang Tarif Pengisian Jabatan)

KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.

Dalam kasus ini, Sunjaya diduga telah menerima suap dari Gatot sebesar Rp100 juta. Uang itu bagian fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Atas perbuatannya, Sunjaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gatot sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.




(REN)