Hak Politik Amin Santono Terancam Dicabut

Fachri Audhia Hafiez    •    Senin, 21 Jan 2019 16:39 WIB
kasus korupsi
Hak Politik Amin Santono Terancam Dicabut
Sidang tuntutan anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dituntut hukuman 10 tahun penjara dan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Hak Amin untuk dipilih dalam jabatan publik juga terancam dicabut.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Amin Santono berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa Amin Santono selesai menjalani pidana pokok," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Haris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2019.

Selain dituntut hukuman bui dan denda, Amin juga diharuskan membayar uang pengganti sejumlah Rp2,9 miliar. Uang pengganti itu harus dibayar satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, Amin dipidana penjara selama dua tahun.

Baca: Anak Amin Kecewa tak Direkomendasikan Jadi Cabup

Jaksa menganggap Amin terbukti menerima suap Rp3,3 miliar dari mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast. Dalam pertimbangannya, jaksa menganggap Amin tak mendukung pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, keterangan Amin berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Atas perbuatannya, Amin selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA