Sofyan Basir Bersaksi untuk Idrus Marham

Damar Iradat    •    Selasa, 12 Feb 2019 11:23 WIB
listrikKorupsi PLTU Riau-1
Sofyan Basir Bersaksi untuk Idrus Marham
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir - Medcom.id/Damar Iradat.

Jakarta: Sidang perkara suap dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Idrus Marham kembali digelar. Agenda sidang hari ini, Selasa, 12 Februari 2019 masih meminta keterangan dari para saksi.

Tim kuasa hukum Idrus, Samsul Huda, mengatakan, sidang kali ini direncanakan menghadirkan tiga saksi. Mereka adalah Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Wakil Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso.

Menanggapi deretan saksi tersebut, Idrus mengaku, belum bisa memprediksi hal-hal yang akan digali tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Idrus akan mengikuti sidang dengan tertib.

"Pokoknya silakan tanya apa saja, saya akan jelaskan sesuai pengetahuan saya," kata Idrus sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Idrus mengatakan, keterangan para saksi dalam persidangan sangat dibutuhkan. Baik itu yang memberatkan maupun meringankan.

Hal ini, kata politikus Partai Golkar itu, agar fakta-fakta perkara suap dalam proyek PLTU Riau-I bisa dibuka dan jelas. Apalagi demi menegakkan hukum.

(Baca juga: Eni Disebut Akan Memudahkan Lobi dengan PLN)

"Karena yang kita inginkan adalah menegakkan hukum untuk keadilan, maka fakta-fakta hukum itu lah yang menjadi dasar, fakta-fakta persidangan itu lah yang harus menjadi dasar dalam menentukan putusan. Begitu," tegasnya. 

Idrus Marham didakwa menerima suap Rp2,250 miliar dari bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Dia didakwa menerima suap bersama Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih (EMS).

Suap itu diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek  Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR), dan China Huadian Engineering Company (CHEC). PT BNR dan CHEC adalah perusahaan yang dibawa Kotjo.

Idrus berkomunikasi dengan Eni pada 2017. Idrus selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni selaku bendahara penyelenggara untuk meminta uang USD2,5 juta ke Kotjo. Uang itu guna keperluan Munaslub Golkar 2017.

Atas perbuatannya, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.\

(Baca juga: Hukuman Johannes Kotjo Diperberat)


(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA