Bupati Bener Meriah Divonis 3 Tahun Bui

Damar Iradat    •    Senin, 03 Dec 2018 16:15 WIB
OTT Gubernur Aceh
Bupati Bener Meriah Divonis 3 Tahun Bui
Suasana sidang putusan Ahmadi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: Medcom.id/Damar Iradat

Jakarta: Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ketua Mejlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Ni Made Sudani mengatakan Ahmadi telah terbukti menyuap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Suap tersebut berkaitan dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Hakim Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 3 Desember 2018.

Dalam membuat putusan, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Hal yang memberatkan, perbuatan Ahmadi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan korupsi.

Sementara, pertimbangan yang meringankan, Ahmadi berlaku sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Selain itu, Ahmadi juga masih memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Vonis yang dijatuhi hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa sebelumnya menuntut agar hakim menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Baca: Ahmadi Bantah Menyuap Gubernur Aceh

Ahmadi didakwa menyuap Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Rp1,050 miliar. Suap diberikan secara bertahap.

Uang tersebut diberikan Ahmadi agar Irwandi mengarahkan Unit Pelayanan Pengadaan (UPP) Aceh memberikan persetujuan kepada kontraktor atau rekanan yang diusulkan Ahmadi. Rekanan dari Kabupaten Bener Meriah yang diusulkan Ahmadi dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari DOKA 2018.

Ahmadi terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.




(UWA)