Hak Politik Legislator Sumut Terancam Dicabut 4 Tahun

Fachri Audhia Hafiez    •    Selasa, 22 Jan 2019 02:57 WIB
gatot pujo nugroho
Hak Politik Legislator Sumut Terancam Dicabut 4 Tahun
Sidang tuntutan lima anggota DPRD Sumatera Utara. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta: Lima anggota DPRD Sumatera Utara dituntut empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Hak kelimanya untuk dipilih dalam jabatan publik juga terancam dicabut.

Kelimanya ialah, Rijal Sirait, Fadly Nurzal, dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014. Kemudian, Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga merupakan anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada para terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah para terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Ferdian Adinugroho di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2019.

Jaksa Ferdian menilai, kelimanya terbukti menerima suap dari eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Tiasiah disebut menerima suap Rp480 juta, Rijal senilai Rp477,5 juta, Fadly Rp960 juta, Roslynda Rp885 juta, dan Rinawati Rp505 juta. 

Baca: Lima Legislator Sumut Dituntut Empat Tahun Penjara

Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Tiasiah dituntut melakukan pengembalian uang pengganti yang belum diberikan Rp182 juta dari penerimaan Rp480 juta. Sementara Rizal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati tidak berlaku lantaran sudah mengembalikan uang yang diduga suap tersebut.

Jaksa KPK menilai hal-hal yang memberatkan tuntutan, para terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan mengembalikan uang yang diduga suap.

Kelimanya dianggap terbukti pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.


(LDS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA