Proyek PLTU Riau 1 Dihentikan Sementara

Fachri Audhia Hafiez    •    Selasa, 17 Jul 2018 07:20 WIB
kasus suap
Proyek PLTU Riau 1 Dihentikan Sementara
Dirut PLN Sofyan Basir. ANT/Aprilio Akbar.

Jakarta: Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyebut proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Provinsi Riau atau PLTU Riau 1 dihentikan sementara. Hal ini menyusul dugaan suap proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt tersebut.

"Begitu ada proses hukum dihentikan sementara," kata Sofyan di Kantor Pusat PLN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 16 Juli 2018.

?Baca: KPK Geledah Ruangan Sofyan Basir

Sofyan mengaku tak tahu perihal kasus dugaan suap itu. Kata dia, PLN menunjuk langsung PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) bersama konsorsium PT Samantaka Batubara yang merupakan anak usaha dari Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering co., ltd, untuk menangani proyek itu.

"Bukan di tangan PLN, tapi di tangan konsorsium kami yang sebatas anak perusahaan," ujar Sofyan.

Mantan Dirut BRI ini menambahkan PJB menunjuk langsung konsorsium sejak Mei 2017. Pada Januari 2018, konsorsium menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan PJB untuk teken kontrak perjanjian proyek PLTU Riau 1.

"Bisa ditunjuk langsung karena PJB ini punya 51 persen kewenangan (saham) sementara mitra konsorsium 49 persen dan itu tertuang di Perpres No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Insfratruktur Ketenagalistrikan," jelas Sofyan.

KPK sebelumnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo (JBK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Baca: KPK Bawa Dua Koper dari Ruangan Eni

Eni diduga kuat telah menerima suap sebanyak Rp4,8 miliar untuk memuluskan perusahaan milik Johannes yakni Blackgold Natural Resources Limited menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎



(DRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA