Rudy Erawan Pakai Uang Suap untuk Ikut Rapimnas PDIP

Damar Iradat    •    Rabu, 06 Jun 2018 19:28 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Rudy Erawan Pakai Uang Suap untuk Ikut Rapimnas PDIP
Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan - ANT/Reno Esnir.

Jakarta: Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan didakwa menerima suap Rp6,3 miliar dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. Sebagian uang suap itu diduga digunakan untuk mengikuti Rapat Pimpinan Nasiional (Rapimnas) PDIP di Jakarta.

Jaksa pada KPK Iskandar Marwanto, mengatakan, awalnya Rudy menghubungi mantan anggota DPRD Maluku Utara Imran S Djumadil. Ia menyampaikan kebutuhan dana untuk Rapimnas PDIP.

"Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 menghubungi Imran S Djumadil menyampaikan kebutuhan dana untuk kegiatannya pada Rapimnas PDIP di Jakarta," kata Jaksa Iskandar saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Juni 2018.

Usai dihubungi Rudy, Imran lantas memberitahu Amran HI Mustary ihwal perihal permintaan Rudy. Amran juga menghubungi dua rekanan BPJN IX, Abdul Khoir dan Hong Artha John Alfred.

Menurut jaksa, Imran meminta dua pengusaha itu untuk memberikan bantuan uang masing-masing Rp100 juta. Kepada mereka, Imran juga menyampaikan uang itu merupakan keperluan Rudy.

(Baca juga: Rudy Erawan Minta Bantuan Politikus PDIP Muluskan Pencalonan Amran)

"Imran S Djumadil juga menyampaikan bahwa uang tersebut untuk keperluan terdakwa dalam Rapimnas PDIP di Jakarta," beber jaksa.

Tidak hanya itu, uang suap itu juga diduga digunakan Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara itu untuk keperluan kampanye pada Pilkada Halmahera Timur 2016-2021 sebesar Rp500 juta.

Rudy Erawan didakwa menerima suap Rp 6,3 miliar. Uang itu diberikan oleh Amran HI Mustary agar Rudy memuluskan Amran menjadi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Atas perbuatannya, Rudy didakwa melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 dana Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 


(REN)