Pimpinan KPK: WTP tak Jamin Daerah Bersih dari Korupsi

Dheri Agriesta    •    Sabtu, 09 Jun 2018 07:00 WIB
kasus suapott kpk
Pimpinan KPK: WTP tak Jamin Daerah Bersih dari Korupsi
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta

Jakarta: Dua kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan opini WTP tak menjamin daerah bebas korupsi.

"Kan WTP itu tidak serta merta bebas dari korupsi," kata Laode di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Juni 2018.

Laode menjelaskan audit BPK tak dilakukan secara keseluruhan. Biasanya, audit menggunakan metode sampling. Sehingga, bisa saja masalah korupsi itu lolos dari pantauan BPK.

"Jadi WTP pun masih kemungkinan, apalagi kalau ini kan mereka terima suap, biasanya enggak bisa dideteksi oleh audit," kata dia.

Baca: KPK Tahan Bupati Purbalingga

KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi dan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Dua daerah ini diketahui mendapatkan status opinis wajar tanpa pengecualian dari BPK.

Tasdi diduga kuat menerima suap senilai Rp100 juta dari proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 dengan nilai proyek Rp22 miliar.

Atas perbuatannya, Tasdi dan Hadi selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Samanhudi Anwar diduga menerima Rp1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar.


(DMR)