Dua Pejabat Pemprov Jatim Dipanggil KPK

Damar Iradat    •    Senin, 17 Jul 2017 12:10 WIB
ott kpk
Dua Pejabat Pemprov Jatim Dipanggil KPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Peemprov Jawa Timur.  Keduanya diperiksa terkait kasus suap pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan penggunaan anggaran.
 
Dua orang yang diperiksa sebagai saksi itu adalah Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Iswahyudi, dan Kepala Seksi Obat Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Kurnia Ruslina. Keduanya diperiksa untuk Kepala Dinas Peternakan Jatim, Rohayati.
 
"Keduanya akan diperiksa untuk tersangka ROH (Rohayati)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin 17 Juli 2017.

Baca: KPK Tetapkan Pejabat DPRD dan Dua Dinas Jatim jadi Tersangka

KPK sudah menetapkan enam orang eksekutif dan legislatif di Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan korupsi suap tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jatim terhadap revisi peraturan daerah dan penggunaan anggaran tahun 2017.
 
Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochamad Basuki, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Bambang Heryanto, dan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati. Tiga orang lainnya adalah staf anggota DPRD Rahman Agung dan Santoso, ditambah ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat.
 
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan dilanjutkan dengan operasi tangkap di Malang dan Surabaya pada Senin 5 Juni hingga Selasa 6 Juni dini hari.
 
Petugas mengamankan uang Rp150 juta dari Rahmah yang telah berpindah tangan dari Anang. Uang senilai Rp100 juta diduga berasal dari Rohayati untuk pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produkti.

Baca: Anggota DPRD dan Pejabat Pemprov Jatim Dicegah ke Luar Negeri

Basuki diduga telah menerima uang puluhan juta dari sejumlah kepala dinas Jatim, masing-masing, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp50 juta, Kepala Dinas Perkebunan Rp100 juta, dan Kepala Dinas Pertanian sebesar Rp100 juta.
 
Diduga uang itu pembayaran triwulan kedua dari total komitmen Rp600 juta dari setiap Kepal dinas diberikan kepada anggota DPRD.
 
Bambang, Anang Rohayati dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Basuki, Rahmat, dan Santoso dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)