Pemerintah Disarankan Serahkan Kewenangan Reklamasi ke Anies-Sandi

Faisal Abdalla    •    Kamis, 18 May 2017 03:02 WIB
reklamasi
Pemerintah Disarankan Serahkan Kewenangan Reklamasi ke Anies-Sandi
Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga - foto: MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyarankan agar pemerintah pusat menyerahkan soal reklamasi pantai utara Jakarta ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ini perlu dilakukan supaya tak ada konflik berkepanjangan.

Nirwono menilai isu reklamasi merupakan satu dari tiga faktor utama keterpilihan Anies-Sandi dalam Pilkada Jakarta. Untuk itu, keduanya bakal dianggap masyarakat memiliki utang yang harus dilunasi, sehingga bakal melakukan berbagai cara menyetop reklamasi.

"Ada tiga yang paling favorit, reklamasi, DP 0 persen, dan OK OCE. Kalau kita lihat di situ apapun akan dilakukan oleh tim Anies - Sandi karena suka tidak suka masyarakat pasti menagih," kata Nirwono dalam diskusi di Jalan Timor, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei 2017.

Nirwono menambahkan, jika pemerintah pusat tetap mengambil alih proyek reklamasi, maka perseteruan reklamasi akan terus bergulir. Hal tersebut bisa memengaruhi dinamika politik menuju Pilpres 2019.  

"Ini yang harus dibatasi melalui otonomi daerah. Jadi saya berharap pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah provinsi DKI terpilih", ujar Nirwono.

Sebaliknya, jika kewenangan reklamasi diserahkan kepada Anies-Sandi, kemungkinan besar kebijakan moratorium akan dilakukan.  Untuk itu Nirwono mengingatkan kepada tim Anies-Sandi agar segera memikirkan langkah selanjutnya, seperti keberlanjutan pulau-pulau yang sudah terbangun serta langkah Anies-Sandi untuk menyelamatkan pantai utara Jakarta.  

"Yang tidak kalah penting saya menunggu konsep konkret dari Anies-Sandi terkait penyelamatan ekosistem dan amdal pantai utara Jakarta," pungkas Nirwono.


(REN)