Revisi PP Remisi Diharapkan tak Jadi Celah bagi Koruptor

Surya Perkasa    •    Selasa, 16 May 2017 16:54 WIB
remisi koruptor
Revisi PP Remisi Diharapkan tak Jadi Celah bagi Koruptor
Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM tengah mengkaji revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 soal Remisi dan Hak Warga Binaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap revisi tak menjadi angin segar bagi para koruptor.

"Di PP 99 Tahun 2012 ada kekhususan dan keseriusan kita untuk pemberantasan korupsi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 16 Mei 2017.

Febri menyebut Kemenkumham tidak akan menyentuh terpidana korupsi yang menjadi salah satu kejahatan luar biasa. KPK meminta ketegasan Kemenkumham tidak memberi kompromi kepada koruptor. KPK bahkan berharap efek jera bagi koruptor dimaksimalkan.

"Jangan sampai mengalami kemunduran untuk aspek pemberantasan korupsi," tegas Febri.

Judicial Review PP 99 Tahun 2012 pernah dilayangka ke Mahkamah Agung. Namun, MA menolak menguji materi soal remisi kepada koruptor yang dianggap diskriminatif.

KPK berharap tidak ada lagi argumentasi diskriminasi kepada pelaku kejahatan luar biasa. "Jadi tidak ada alasan bahwa ketentuan khusus itu bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan UU Lembaga Pemasyarakatan," beber dia.

PP Nomor 99 Tahun 2012 adalah peraturan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjamin dalam revisi tersebut tidak akan menyamakan narapidana kejahatan biasa dengan narapidana kejahatan luar biasa.

Salah satu poin revisi untuk menyamakan perlakuan terpidana korupsi yang ditangani KPK dan kejaksaan. Yasonna memastikan narapidana koruptor tidak mudah mendapatkan remisi. Semua pelaku kejahatan luar biasa bakal sulit untuk mendapatkan remisi.

Remisi untuk koruptor menjadi sorotan setelah mantan Jaksa Urip Tri Gunawan dibebaskan secara bersyarat. Dia bebas setelah mendapatkan remisi lima tahun dan dianggap sudah layak bebas bersyarat karena dinilai sudah menjalani dua per tiga masa tahanan.

Urip divonis hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 4 September 2008. Dia terbukti menerima uang dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Kasasi Urip ditolak Mahkamah Agung pada 2009. Berdasarkan aturan, dia seharusnya keluar pada 2028. Namun, berdasarkan akumulasi remisi yang diberikan Kemenkumham, hukuman Urip berjalan hingga 2023.


(OJE)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA