ICW Sebut DPR Sudah Dibajak untuk Kepentingan Setya Novanto

Nur Azizah    •    Sabtu, 16 Sep 2017 05:05 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
ICW Sebut DPR Sudah Dibajak untuk Kepentingan Setya Novanto
Ketua DPR RI Setya Novanto. Foto: Antara/M Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, DPR telah dibajak untuk kepentingan-kepentingan pembelaan Setya Novanto. Hal ini tampak pada sikap Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menandatangani surat penundaan penyelidikan terhadap Setya Novanto.

"Ini membuktikan DPR sudah dibajak dalam kepentingan pembelaan terhadap Setnov. Lembaga seperti DPR tidak bisa dijadikan alat pembelaan kepada orang yang mengalami persoalan hukum," kata Fariz di kantor Para Syndicat, Jakarta Selatan, Jumat, 15 September 2017.

Baca: Ulah Fadli Zon Diprotes Sekjen Gerindra

Fariz menjelaskan, permasalahan hukum yang melibatkan Novanto merupakan urusan perseorangan, bukan lembaga. Ia menilai apa yang dilakukan Fadli Zon menandakan bahwa DPR telah bertentangan dengan pemberantasan korupsi.

"Hari ini institusi DPR sudah dibajak dan disalahgunakan untuk kepentingan politik hukum yang bertentangan dengan pemberantasan korupsi," tegas Fariz.

Tindakan politikus Partai Gerindra itu, lanjut Fariz, makin memperburuk citra DPR. Seharusnya, DPR bisa memilah mana persoalan pribadi dan mana persoalan lembaga.

"Ketika ada surat secara formil ditandatangani wakil DPR dan dikirim ke KPK unuk menghentikan penyelidikan sementara waktu, menurut saya itu sebagai upaya menghalangi penyelidikan," pungkas Fariz.

Baca: Pimpinan DPR Salah Kaprah Teken Surat Penundaan Penyidikan Novanto

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meneruskan surat penundaan penyidikan kasus KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto ke KPK. Dalam surat itu, Novanto kapasitasnya sebagai masyarakat biasa.

Setiap hari pimpinan dewan menerima puluhan hingga ratusan surat yang masuk melalui mekanisme persuratan. Mulai dari masyarakat biasa sampai dengan masyarakat yang memiliki kedudukan tertentu.

Mereka mengadukan atau menyampaikan aspirasi tentang banyak hal. Di antaranya masalah hukum, permintaan remisi, tanah, dan lain sebagainya.

Fadli hanya sebatas perantara, penyerahan surat itu pun sesuai dengan amanat Undang-undang. Surat itu diterima pimpinan DPR sesuai bidangnya masing-masing.

Fadli tak khawatir surat yang diteruskan itu ditafsirkan lain oleh pihak tertentu. Pasalnya ketika surat itu diteruskan kepada lembaga antirasuah, sama sekali tidak ada pendapat DPR.




(DEN)