Hartoyo Keberatan Disebut Buron

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 19 Oct 2016 12:10 WIB
kasus suap di kebumen
Hartoyo Keberatan Disebut Buron
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Hartoyo yang sempat buron sejak lima hari lalu hadir di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Sebelum memasuki gedung KPK, Hartoyo menyampaikan keberatan dengan status buron yang disematkan padanya karena dinilai menghindari panggilan KPK. Ia mengaku baru kali ini menerima panggilan pemeriksaan dari penyidik KPK.

"Enggak (menghindar). Saya baru dipanggil hari ini," kata Hartoyo di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).

(Baca: Sempat Buron, Dirut OSMA Penuhi Panggilan KPK)

Selebihnya, Hartoyo enggan berbicara soal kasus suap yang diduga melibatkan oknum eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kebumen yang menyeret namanya. "Nanti saja ya," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kebumen. Keduanya yaitu Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhi Tri H. dan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo.

Yudhi dan Sigit diduga menerima suap terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen. Pada APBD Perubahan 2016, Dinas Pendidikan mendapatkan Rp4,8 miliar untuk pengadaan buku dan alat peraga.

Belakangan, ada kesepakatan antara tersangka dengan pengusaha dari Jakarta untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan. Tersangka dijanjikan fee 20 persen dari Rp4,8 miliar bila proyek teralisasi.

KPK mengamankan Rp70 juta dari tangan Yudhi sebagai bagian dari kesepatan. Lembaga Antikorupsi mengendus uang tersebut berasal dari Hartoyo.

(Baca: Dirut OSMA Group Diminta Menyerahkan Diri)

Yudhi dan Sigit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.


(NIN)