Deputi Litbang BKKBN Jadi Tersangka Korupsi Alat KB

Lukman Diah Sari    •    Rabu, 17 Jan 2018 21:37 WIB
kasus korupsibkkbn
Deputi Litbang BKKBN Jadi Tersangka Korupsi Alat KB
Jampidsus Kejagung, Adi Toegarisman. Foto: MI/Ramdani

Jakarta: Kejaksaan Agung menetapkan Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sandjoyo (SJ), sebagai tersangka. Sandjoyo disangka turut melakukan korupsi pengadaan alat KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015. 

"Disepakati oleh tim penyidik bahwa saudara SJ tadi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 17 Januari 2018. 

Adi membeberkan, Sandjoyo dinilai bertanggung jawab atas kasus itu lantaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), juga sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) saat kasus ini bergulir. "Secara profesional dan mekanisme dia bertanggung jawab," ucapnya.

Kendati telah berstatus tersangka, Sandjoyo tak ditahan. Kejagung masih melakukan penyidikan terkait kasus tersebut. "Adapun kemungkinan yang berhubungan dengan penerapan hukum undang-undang yang lain. Akan kita lakukan, ujarnya.

Baca: Kepala BKKBN Tersangka Korupsi Pengadaan Alat KB

Kasus ini bergulir saat satuan kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan pengadaan susuk KB atau implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter. Dana yang dialokasikan Rp191.340.325.000. Dana ini bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

Namun, saat pelelangan berlangsung, penawaran harga yang dimasukkan peserta lelang justru di bawah satu kendali, yakni PT Djaya Bima Agung. Modus ini membuat harga-harga menjadi tak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.

Penyidik mulanya menetapkan tiga orang tersangka, yakni Direktur Utama PT Tryasa Nagamas Farma Yenny Wiriawaty (YW), Direktur PT Djaja Bima Agung Luanna Wiriawaty (LW), dan Kasi Penyediaan Sarana Biro Program/Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN Karnasih Tjiptaningrum (KT). Lalu, pada 14 September 2017, Kejagung menetapkan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty sebagai tersangka.

Keempatnya dijerat dengan Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara.

Baca: Presiden Diminta Bentuk Satgas Perampasan Aset Koruptor


(AGA)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA