Penahanan Fredrich bukan Kriminalisasi Advokat

M Sholahadhin Azhar    •    Minggu, 14 Jan 2018 16:18 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Penahanan Fredrich bukan Kriminalisasi Advokat
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta. Foto: Antara/Elang Senja.

Jakarta: Pemeriksaan dan penangkapan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dianggap sudah sesuai aturan. Dalam tindakan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memberikan tembusan pada Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

"Ketika memproses Fredrich, KPK memberikan tembusan ke Peradi. Dalil enggak boleh diperiksa sebelum diperiksa organisasi yang menaungi, itu gagal," kata Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Januari 2018.

Menurut dia, tak ada kaitan antara penangkapan Fredrich dengan profesi advokat. Terlebih, tak ada kesepakatan antara MoU Peradi dengan KPK. Hal ini mengakibatkan tiap pihak berdiri di atas undang-undang (UU) yang menaungi masing-masing.

Peradi juga telah menyampaikan pandangan atas Fredrich bahwa tidak ditemukan itikad buruk sepanjang melakukan pembelaan terhadap klien. "Artinya, Peradi sudah memproses Fredrich. Enggak bisa lagi meminta penundaan ke KPK," imbuh Julius.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor 26/PUU-XI 2013 telah memberi batasan tentang imunitas pengacara. Seorang advokat akan dilindungi profesinya selama menjalankan amanat UU dan beritikad baik. 

Baca: KPK MInta Advokat tak Ikuti Jejak Fredrich

Sementara itu, atas penangkapan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para advokat tidak mengikuti jejak Fredrich Yunadi. Lembaga Antikorupsi yakin masih banyak advokat yang berkerja secara profesional. 

"KPK mengetahui banyak sekali advokat yang profesional dan baik, di mana dalam menjalankan profesinya selalu berpedoman pada etika profesi dan tidak berupaya menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam bekerja," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu 13 Januari 2018.

Tim KPK sebelumnya menjemput paksa advokat Fredrich Yunadi disebuah lokasi, Jumat 12 Januari malam. Langkah itu dianmbil setelah Fredrich dianggap tidak bersikap kooperatif. Dia menolak hadir dalam pemeriksaan dengan dalil masih mengikuti proses pemeriksaan kode etik Dewan Kehormatan Peradi.

KPK menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo, dokter RS Permata Hijau, karena dianggap merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





(OGI)