Legislator Kebumen Ditahan KPK

Muhammad Al Hasan    •    Selasa, 13 Feb 2018 20:04 WIB
suap bupati kebumen
Legislator Kebumen Ditahan KPK
Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kebumen Dian Lestari Subekti Pertiwi ditahan KPK. Foto: Medcom.id/M Al Hasan.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Komisi A DPRD Kebumen Dian Lestari Subekti Pertiwi. Legislator Kebumen itu ditahan untuk dua puluh hari pertama per hari ini, di Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK.

"Penyidik hari ini menahan tersangka Dian Lestari Subekti Pertiwi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.

Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kebumen itu ditahan setelah diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kebumen dalam APBD 2016. Saat keluar, dia mengenakan rompi oranye tahanan KPK dan dibawa ke Rutan 1 Jakarta Timur. 

Hari ini, KPK juga memeriksa tiga tersangka lain dalam kasus yang sama. Mereka adalah Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi, dan Hojin Ansori dari pihak swasta. 

Lembaga Antikorupsi juga mengorek keterangan dari tiga saksi yang sudah berstatus narapidana. Mereka adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen Sigit Widodo, dan Basikun Suwandhi Atmojo dari pihak swasta. 

Baca: Bupati Kebumen Disebut Terima Suap dari Tiap Proyek

Dian Lestari sejatinya sempat ditangkap KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2016 silam. Namun, dia dilepas dan hanya dijadikan saksi oleh penyidik.

Dian, Sigit Widodo, Adi Pandoyo, dan Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhi Tri Hartanto diduga menerima hadiah atau janji dari Direktur Utama PT OSMA Group Hartoyo dan Basikhun. Dian disebut telah menerima Rp60 juta.

Atas perbuatannya, Dian Lestari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


(OGI)