KPK Periksa Politikus Gerindra Terkait Suap Lampung

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 01 Mar 2018 11:40 WIB
Suap Bupati Mustafa
KPK Periksa Politikus Gerindra Terkait Suap Lampung
Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga - MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Partai Gerindra Zainuddin. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNS).

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

Selain Zainuddin, penyidik juga memanggil Erwin Mursalin selaku Pengawal pribadi Bupati Lampung Tengah dan dua PNS di Dinas Marga Lampung Tengah Andri Kadarisman dan Aan Riyanto. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

KPK lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Ketiga tersangka itu, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.

(Baca juga: KPK Dalami Proses Suap Hingga Kode Cheese)

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Sita Dokumen Terkait Suap DPRD Lampung)




(REN)