Kembali Jadi Tersangka, Novanto Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Faisal Abdalla    •    Minggu, 12 Nov 2017 15:54 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Kembali Jadi Tersangka, Novanto Belum Berencana Ajukan Praperadilan
Setya Novanto--Antara/Puspa Perwitasari

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-el. Pihak Novanto mengaku belum berencana mengajukan praperadilan.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Novanto, Frederich Yunadi. Ia mengatakan pihaknya lebih memilih berkonsentrasi kepada laporan Novanto terhadap empat petinggi KPK ke Bareskrim Polri.

"Setelah kita lakukan rapat internal sementara praperadilan kita pending dulu. Kita akan konsentrasi dengan laporan pidana yang kami laporkan ke Bareskrim," ujar Frederich di Gedung DPP Partai Golkar, Minggu 12 November 2017.

Baca: Pengacara Novanto Sebut KPK Melecehkan Hukum

Frederich mengatakan pihaknya optimis kepolisian akan menindak lanjuti laporannya. Sebab, ia yakin KPK secara terang telah melanggar ketentuan pasal 414 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Pasal 414 sudah sangat cukup unsur. Saya sudah bilang sama Polri ancaman hukuman sembilan tahun itu sudah tidak perlu dipanggil lagi tapi langsung penangkapan," imbuh Frederich.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi melaporkan pimpinan dan penyidik KPK ke Bareskrim Polri. Empat nama yang dilaporkan Novanto adalah Agus Rahardjo, Aris Budiman, Saut Situmorang, dan Ambarita Damanik

Baca: KPK Periksa Novanto Terkait KTP-el Besok

Laporan yang dibuat pihak Novanto sudah diterima Bareskrim dengan nomor TBL/825/XI/2017/Bareskrim dengan nomor laporan : LP/1192/XI/2017/Bareskrim tertanggal 10 November 2017.

Frederich menjelaskan, dalam putusan praperadilan beberapa waktu lalu termohon dalam hal ini KPK diminta untuk menghentikan penyelidikan terhadap Novanto.

"Nah yang dihentikan itu bukan nomor. Kita tahu bahasa Indonesia, yang dihentikan itu isi yang tertera di dalam sprindik nomor 56. Sprindik 56 itu apa? Sprindik itu adalah di mana Pak Setya Novanto dituduh bersama-sama dengan Andi, Irman dansebagainya, melakukan tindak pidana e-ktp yang merugikan negara, yang nenurut KPK merugikan 2 sekian triliun," jelas Frederich.

Menurut Frederich, KPK telah melakukan perbutan melawan hukum. "Dimana sesuai pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 dan pasal 55 kuhp. Disana apa yang tertera dalam sprindik 56, telah di kopi paste, masukkan pada sprindik 113 sekarang ini. Dengan demikian sudah terbukti secara sempurna dan tidak dibuktikan lagi, pihak KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum," tuturnya.


(YDH)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

2 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA