Penyerahan Amunisi Polri Tunggu Regulasi Baru

Ilham wibowo    •    Rabu, 11 Oct 2017 09:46 WIB
senjata
Penyerahan Amunisi Polri Tunggu Regulasi Baru
Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto/MI/Bary Fathahilah

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyaknya regulasi yang mengatur pengadaan senjata dinilai menjadi penyebab polemik kehadiran senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40x46 mm serta amunisinya. Senjata itu merupakan paket pembelian Kepolisian Republik Indonesian yang tertahan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

BAIS TNI belakangan telah menyerahkan 280 pucuk senjata SAGL terebut kepada Polri. Penyerahan dilakukan setelah rapat pimpinan TNI Polri bersama Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopulhukam) Wiranto.

Namun,  TNI tetap menahan 5.932 butir amunisi jenis Ammunition Castior Round RLV-HEFJ yang termasuk dalam paket pembelian senjata asal Bulgaria itu. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto mengatakan, penahan amunisi dilakukan berpatokan pada Inpres Nomor 9 tahun 1976 tentang Pengawasan Senjata Api. Menurut dia, BAIS TNI menganggap kehadiran amunisi jenis terebut tidak sesuai spesifikasi instansi selain militer.

Wuryanto memastikan amunisi tetap akan diserahkan kepada Polri. Namun, amunisi terlebih dahulu dititipkan di gudang amunisi Mabes TNI menunggu regulasi baru yang mengatur kebijakan tunggal dari pemerintah soal pengadaan senjata.

"Ini sekarang (regulasi baru) lagi di bicarakan. Sementara (TNI berpatokan) Inpres Nomor 9," ucap Wuryanto di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa 10 Oktober 2017.

Selain Inpres, setidaknya ada empat undang-undang dan  satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang mengatur soal pengadaan senjata. Kemudian, ada pula satu surat keputusan dan empat peraturan setingkat menteri yang juga mengatur soal penggunaan senjata di Tanah Air.

Wuryanto mengatakan, TNI tak lantas menyalahkan Polri lantaran membeli senjata dan amunisi di atas standar militer itu. Penahanan hanya dilakukan sesuai regulasi aturan yang menjadi panduan TNI.

"Sudah dijelaskan bahwa semuanya (penahanan) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Saya yakin Polisi juga menggunakan peraturan perundangan, tetapi ada perbedaan-perbedaan. Itu lah yang yang tidak bisa dilaksanakan," tutur Wuryanto.


(OJE)