Hakim Diminta Tolak Eksepsi Karen Agustiawan

Fachri Audhia Hafiez    •    Kamis, 14 Feb 2019 12:21 WIB
Kasus hukum Karen Galaila
Hakim Diminta Tolak Eksepsi Karen Agustiawan
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung meminta Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak eksepsi atau nota pembelaan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. Majelis hakim diminta melanjutkan pokok perkara Karen.

Jaksa TM Pakpahan menilai keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Hakim diminta melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa pokok perkara.

"Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah cermat, jelas dan lengkap, serta memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP," kata TM Pakpahan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Februari 2019.

Jaksa menilai perbuatan Karen tidak sesuai dengan pengelolaan perusahaan. Ada hal sengaja yang dilakukan Karen sehingga merugikan korporasi.

Dalam eksepsinya Karen membantah menerima suap. Jaksa menilai mens area atau unsur kesalahan Karen akan dibuktikan sebagaimana dengan norma Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah pada UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Tidak harus memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, tapi memperkaya atau menguntungkan orang lain juga sudah memenuhi unsur yang dimaksud," kata TM Pakpahan.

(Baca juga: Karen Agustiawan Meminta Opname)

Ini sekaligus menjawab dalil penasihat hukum yang menyebut tidak ada kerugian keuangan negara dalam kasus Karen berdasarkan keterangan akuntan publik Drs Soewarno. Jaksa menganggap ada tidaknya kerugian negara bisa dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Karen menyampaikan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukumnya, Soesilo Aribowo. Surat dakwaan jaksa dianggap tidak cermat karena dinilai keliru dengan menafsirkan dan menggolongkan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi.

Karen Galaila Agustiawan didakwa merugikan negara senilai Rp568 miliar dari hasil korupsi saat menjabat sebagai direktur hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan direktur utama PT Pertamina periode 2009-2014.

(Baca juga: Karen Anggap Dakwaan Jaksa Keliru)

Dalam melakukan investasi PT Pertamina terkait participating interest atas Lapangan atau Blok BMG Australia tahun 2009, dia dianggap mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di Pertamina. Prosedur itu tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Dalam memutuskan investasi participating interest (PI), Karen menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya due diligence (uji kelayakan) serta tanpa adanya analisa risiko. Namun, sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Dengan demikian, dia dianggap memperkaya Rock Oil Company (ROC) Australia yang memiliki Blok BMG Australia.

Jaksa menilai perbuatan Karen melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: Karen Agustiawan Berharap Keadilan)
 


(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA