Bambang Hero belum Terima Gugatan PT JJP

Fachri Audhia Hafiez    •    Senin, 08 Oct 2018 16:18 WIB
kebakaran lahankebakaran lahan dan hutan
Bambang Hero belum Terima Gugatan PT JJP
Guru Besar IPB Bambang Hero (kiri) dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani (tengah). Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Guru Besar bidang Perlindungan Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo mengaku belum menerima surat gugatan dari PT Jatim Jaya Perkasa (JJP). Bambang digugat karena menjadi saksi ahli kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 1.000 hektare di areal milik PT JJP.

"Sampai hari ini saya belum terima gugatan seperti apa, jadi informasi itu saya dapatkan tidak sengaja dari media," kata Bambang saat menggelar konfrensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senayan, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018.

Bambang mengaku baru mengetahui dari pemberitaan media bila digugat PT JJP melalui Pengadilan Negeri (PN) Cibinong pada 17 September 2018. Dia juga belum tahu detail gugatan itu. 

"Setelah mendapat informasi itu saya komunikasi ke Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani," ucap Bambang.

Dalam gugatannya, PT JJP meminta Pengadilan Negeri (PN) Cibinong menyatakan Bambang telah melawan hukum. Surat keterangan ahli kebakaran dan lahan yang disusun Bambang dalam kasus karhutla dianggap cacat hukum, tak punya kekuatan pembuktian, serta harus batal demi hukum. 

Bambang menilai gugatan PT JJP tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Pengadilan, kata dia, harus menolak gugatan ini.

"Kalau tidak, akan semakin sedikit saksi dan ahli yang aku membantu pemerintah dalam melindungi hak masyarakat yang terancam kejahatan karhutla," tegas Bambang.

Bambang adalah salah satu ahli yang aktif mendukung penegakan hukum KLHK. Pakar dari IPB itu telah membantu KLHK dalam 24 kasus karhutla, termasuk PT JJP.

Rasio Ridho Sani mengatakan akan memberikan bantuan hukum bagi Bambang. Bantuan hukum ini lantaran Bambang dinilai telah membantu pemerintah melawan kejahatan karhutla.

Baca: Guru Besar IPB Digugat Perusahaan Pembakar Lahan

"Negara wajib melindungi mereka dari ancaman oleh pelaku kejahatan yang menikmati kejahatan sendiri," ucap Ridho.

Ridho menegaskan bakal melawan gugatan itu sesuai Pasal 66 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU itu menyebutkan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

"Serta Pasal 76 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan," lanjut Ridho.




(OGI)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

6 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA