Hasmun Sediakan Fee untuk Setiap Proyek di Kendari

Damar Iradat    •    Rabu, 08 Aug 2018 16:38 WIB
OTT Wali Kota Kendari
Hasmun Sediakan <i>Fee</i> untuk Setiap Proyek di Kendari
Ilustrasi/Medcom.id

Jakarta: Istri Hasmun Hamzah, Yoselin, mengakui suaminya selaku mantan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara kerap menyiapkan fee atau imbalan saat mengerjakan sejumlah proyek di Kendari. Namun, ia tak mengetahui besaran fee dalam setiap transaksi.

Hal tersebut diungkap Yoselin saat bersaksi untuk terdakwa Wali Kota nonaktif  Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra dan Wali Kota Kendari periode 2012-2017 Asrun. Yoselin menyebut ia mengetahui itu langsung dari Hasmun.

"Iya, pernah diceritain sama Pak Hasmun, setiap proyek ada fee, tapi tidak tahu diserahkan siapa," kata Yoselin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2018.

Dalam persidangan juga terungkap Hasmun kerap dititipi uang Rp4 miliar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Kendari, Laode Marvin. Dari keterangan Yoselin dalam berita acara pemeriksaan (BAP), uang itu diserahkan secara bertahap.

Yoselin membenarkan keterangannya dalam BAP. Namun, ia tak mengetahui sumber uang tersebut.

"Saya tahu ada uang titipan, tapi enggak tahu siapa yang bawa," ucap Yoselin.

Hasmun divonis bersalah telah menyuap dua Wali Kota Kendari, Adriatma dan Asrun. Ia menyuap ayah dan anak itu agar mendapatkan sejumlah proyek di Kendari.

Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan Wali Kota Kendari Asrun juga telah didakwa menerima suap miliaran rupiah dari Hasmun. Adriatma menerima duit Rp2,8 miliar agar menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port dengan sistem penganggaran multi years. Pendanaan untuk proyek itu menggunakan anggaran tahun 2018-2020.

Asrun, yang merupakan calon gubernur Sulawesi Tenggara, didakwa pula menerima Rp4 miliar dari Hasmun Hamzah. Uang itu diduga diberikan lantaran Asrun saat menjabat Wali Kota, menyetujui Hasmun mendapatkan jatah sejumlah proyek di Pemkot Kendari.

Dalam kasus ini, ayah dan anak itu didakwa melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(OJE)