Teknis Pelibatan TNI Berantas Teroris Harus Jelas

Arga sumantri    •    Selasa, 15 May 2018 18:04 WIB
terorisme
Teknis Pelibatan TNI Berantas Teroris Harus Jelas
Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo saat acara Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Foto: MI/Ramdani

Jakarta: Gubernur Lemhanas Agus Widodo menilai rencana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus dikaji secara matang. Utamanya, soal teknis penanganan teroris. 

Agus mengatakan, aturan yang ada tidak mengakomodasi kewenangan TNI melakukan penindakan hukum terhadap terorisme. 

"TNI tidak bisa otomatis menindak atau menembak teroris," kata Agus dalam 'Diskusi Roundtable Rangkaian 20 Tahun Reformasi: Ketahanan Nasional Yang Tercabik Sepanjang Era Reformasi', yang diselenggarakan Media Group, di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Menurut Agus, sejak era reformasi, TNI tidak pernah dirancang untuk melakukan penegakan hukum. Aparat yang memiliki diskresi penegakan hukum di Indonesia hanya institusi Polri. 

"Polisi punya kewenangan diskresi, TNI tidak punya," ucap dia. 

(Baca juga: Lemhannas tak Setuju TNI Dilibatkan Langsung Atasi Teroris)

Agus juga meminta butir aturan dalam Revisi Undang-undang Terorisme dikaji masak-masak. Terutama, soal penindakan sebelum adanya perbuatan oleh terduga teroris. 

"Bisakah hukum membuat sebuah aturan yang bisa menangkap sebelum kejadian?" ujar dia. 

Revisi UU Terorisme kembali didesak segera disahkan. Pemerintah sudah memiliki suara bulat meminta DPR segera mengetuk palu perubahan UU Terorisme yang sudah dua tahun mandek. 

Desakan pengesahan UU Teroris mencuat usai rentetan aksi teror di Surabaya, Jawa Timur. Belasan tewas akibat ledakan yang terjadi di empat lokasi di Jawa Timur dalam waktu dua hari. 





(REN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA