Anas Persoalkan Uang Pengganti di Sidang PK

Faisal Abdalla    •    Jumat, 29 Jun 2018 17:12 WIB
kasus hambalang
Anas Persoalkan Uang Pengganti di Sidang PK
Terpidana kasus korupsi P3SON Hambalang Anas Urbaningrum (kiri) mengikuti sidang lanjutan pengajuan PK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (8/6/2018). Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Jakarta: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mempermasalahkan soal hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada dirinya. Anas divonis delapan tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) yang ia ajukan, Anas menghadirkan Dian Puji Simatupang yang merupakan dosen hukum administrasi negara Universitas Indonesia (UI).

"Menurut ahli apakah boleh orang yang tidak mencuri uang negara dipidana membayar uang pengganti?" tanya Anas kepada ahli di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Juni 2018.

Baca juga: Anas: Politik Bukan Prioritas Saya

Dian berpendapat penggantian kerugian negara bisa dibebankan kepada terdakwa apabila ketentuan uang pengganti itu sesuai dengan penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara sendiri, lanjut Dian, harus memiliki data yang valid yang telah melewati proses verifikasi dan asersi.

"Harus jelas kausalitas antara orang melakukan apa dengan kerugian negara. Jadi, tidak asal potensi praduga, tetapi harus nyata dan pasti," kata Dian.

Anas kemudian bertanya apakah uang pengganti bisa dibebankan kepada seseorang jika kerugian negara yang dimaksud tidak dihitung berdasarkan audit yang jelas, melainkan hanya berdasarkan pada keterangan lisan seseorang.

Baca juga: Eks Petinggi Adhi Karya bantah Hadiahi Anas Harrier

Dian kembali menegaskan bahwa proses audit kerugian negara harus memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Data yang nyata itu dibuktikan adanya dokumen dan suatu data valid tertulis yang menunjukkan adanya relevansi terkait kerugian negara. Sehingga, dia bertanggung jawab atas kerugian negara yang dimaksud. Pasti jumlahnya. Tidak diprediksi dengan perkataan orang. Sehingga bukti atau jumlah pasti tersebut harus dilakukan audit investigatif dan telaah hubungan antara dokumen dan tindakan," kata Dian.

Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5.261.


(MBM)