Kasus Pungli

Jokowi Perintahkan Kapolri Selesaikan Masalah Pungli

Achmad Zulfikar Fazli    •    Selasa, 08 May 2018 13:46 WIB
punglipresiden jokowi
Jokowi Perintahkan Kapolri Selesaikan Masalah Pungli
Presiden Joko Widodo/Foto: Biro Setpres

Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Syafruddin menindaklanjuti laporan sopir truk soal pungutan liar (pungli). Pungli harus diberantas untuk mengurangi biaya pendistribusian barang.

"Segera ditindaklanjuti, tidak bisa seperti itu," tegas Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.

Pungli sangat meresahkan dan membuat sopir tak nyaman. Praktik itu juga menyebabkan biaya pendistribusian barang tinggi.

"Cost-cost tambahan yang seharusnya tidak perlu dan itu dirasakan sopir truk sangat menggangu, sangat mengganggu sekali," tekan dia.

Baca: Berjalan Kaki 26 Hari Demi Mengadu ke Jokowi

Maslah pungli, kata dia, harus ditangani langsung Polri. Tim saber pungli dianggap tak bisa menyentuh itu. Ia meminta Polri tegas jika menemukan aparat yang terlibat.

"Disikat semuanya," tegas dia.

Para sopir truk sebelumnya mengaku masih terkena pungli di jalan. Pungli terjadi di beberapa daerah antara lain di Lintas Sumatera, Marunda, Cakung, Cilincing, Cikampek, Cirebon, Samarinda, Balikpapan, serta Lampung.

Hal itu diungkapkan para sopir saat ditanyai Presiden. "Jalan kita ini masih banyak pungli enggak sih? Masih? Masih banyak?" tanya Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.

"Masih," jawab para sopir kompak.

Para sopir truk menyebut area paling rawan di lintas timur Sumatera perbatasan Aceh sampai Medan melalui Bagan Batu, Riau dan Binjai, Sumatera Utara. Menurut mereka, banyak preman di ruas jalan itu.

Pungli bisa mencapai Rp200 ribu hingga Rp2 juta. Di jalur Ogan Hilir sampai Ogan Komering Hilir, lanjut mereka, sekali lewat sopir harus mengeluarkan Rp10 ribu hingga Rp20 ribu. Setelah membayar, truk mereka diberikan stempel.


(OJE)