Fadli Zon Sebut Ada Dua Cacat Dasar Perppu Ormas

Nur Azizah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 11:24 WIB
perppu pembubaran ormas
Fadli Zon Sebut Ada Dua Cacat Dasar Perppu Ormas
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran ormas menuai polemik panjang. Banyak yang mendukung tapi tak sedikit pula yang menolak.

Salah satu yang keras menolak Perppu pembubaran Ormas adalah Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Politikus dari Partai Gerindra ini mengatakan Perppu tersebut memiliki dua cacat.

"Pertama cacat prosedural karena tak memenuhi syarat sebagai kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan kekosongan hukum," kata Fadli dalam diskusi bertajuk Cemas Perppu Ormas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Fadli menyampaikan Perppu bisa dikeluarkan bila ada kegentingan yang memaksa. Menurutnya, ormas di Indonesia masih dalam tahap aman.

Bila survei dilakukan, dia yakin seluruh hasil survei akan sependapat dengan dirinya. Ia menilai yang menjadi keadaan mendesak saat ini adalah soal sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

"Kalau dilakukan survei, saya yakin semua survei pasti menolak perppu ini. Keadaan yang memaksa adalah hidup makin susah dan sulit mencari kerja," ujarnya.

Cacat kedua, kata dia, adalah soal substansi. Ia menilai penerbitan Perppu Ormas melanggar Undang-undang Kebebasan Berserikat.

Baca: Rizieq Shihab Tolak Perppu Ormas

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu itu memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.

Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.

Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik.




(UWA)

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

17 minutes Ago

KPK memeriksa Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dal…

BERITA LAINNYA