LPSK Belum Dapat Undangan dari DPR soal Safe House KPK

Intan fauzi    •    Senin, 14 Aug 2017 00:18 WIB
angket kpk
LPSK Belum Dapat Undangan dari DPR soal <i>Safe House</i> KPK
Tim Pansus Angket KPK dan mantan saksi meninjau kondisi rumah aman atau "Safe House" KPK di Cipayung. Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus Hak Angket KPK berencana mengundang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam waktu dekat untuk menggali soal safe house KPK. Namun Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, LPSK belum mendapat undangan tersebut.
 
Kendati demikian, Hasto menilai, semestinya DPR tak perlu mengundang LPSK. Sebab, sebagai pembuat undang-undang, semestinya legislatif sudah paham soal aturan safe house.
 
"DPR kan yang menyusun undang-undang, mereka sebetulnya tidak perlu tanya LPSK, safe house seperti apa. Yang perlu ditanya apa LPSK menjalankan fungsinya secara baik dan benar dalam mengelola rumah aman," kata Hasto dalam Prime Time News Metro TV, Minggu 13 Agustus 2017.

Klik juga: Pansus Pertanyakan Dasar KPK Bikin Safe House untuk Miko

Hasto merasa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah dijelaskan pengelolaan rumah aman dilakukan oleh LPSK. Sehingga ia berharap DPR, khususnya Komisi III, memperjelas kewenangan LPSK maupun KPK dalam memberikan pengamanan kepada saksi dan pelapor.

Baca juga: LPSK sebut Safe House KPK tak Memenuhi Persyaratan

"Komisi III inisiatif undang instasi terkait sehingga bisa dicapai pemahaman yang sama. Misalnya dalam undang-undang mengatur KPK ada kewenangan pengamanan tapi sejauh mana itu terjemahan yang dilakukan KPK. Begitu juga LPSK berhak mengelola rumah aman di samping bisa dilakukan instansi lain," jelas Hasto.
 
Berita terkait: Menengok Safe House KPK

Sebelumnya pada Jumat lalu (11/8), Pansus Hak Angket KPK mendatangi lokasi yang dijadikan safe house oleh KPK. Rumah itu beralamat di Jalan Baru TP Cipayung, Depok, Jawa Barat.
 
Pansus Hak Angket KPK meninjau lokasi safe house lantaran mendapat pengakuan dari saksi kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko. Waktu itu, Miko menyebut safe house KPK sebagai rumah sekap.




(SUR)