Komisi III: Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM

Anggi Tondi Martaon    •    Kamis, 28 Sep 2017 12:27 WIB
berita dpr
Komisi III: Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman (Foto:Dok.DPR RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mengingatkan agar KPK tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam melakukan proses penyadapan yang diatur hanya berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Sebab, praktek penyadapan berkaitan erat dengan HAM.

Meskipun begitu, Benny menyampaikan dukungan atas kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Sebab, penyadapan menjadi senjata pamungkas bagi KPK untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

"Meskipun demikian kita meminta KPK untuk menggunakan kewenangan tersebut secara transparan, secara akuntable dan juga secara profesional, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan disamping itu tentunya untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Benny dalam keterangan tertulis, Kamis 28 September 2017.
 
Politikus Demokrat itu menjelaskan, prinsip-prinsip dan asas penegakan hukum yang diatur dalam UU KPK harus ditaati. Diantaranya, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas proporsionalitas, dan juga asas penegakan hukum.
 
Selain ituz Benny juga menyanpaikan bahwa Komisi III juga meminta KPK melaksanakan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Benny menilai tidak mungkin pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa berhasil diatasi tanpa tanpa ada sinergisitas antara KPK dengan instasi hukum lainnya.
 
Selain itu Komisi III juga meminta KPK jangan terlalu lama menetapkan seseorang menjadi tersangka. Permintaan itu disampaikan Benny guna demi kepastian hukum, menghargai hak asasi dan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.


(ROS)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

2 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA