Bupati Hulu Sungai Tengah Residivis Kasus Korupsi

Arga sumantri    •    Sabtu, 06 Jan 2018 00:28 WIB
ott kpk
Bupati Hulu Sungai Tengah Residivis Kasus Korupsi
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (tengah) harus kembali berurusan dengan penegak hukum. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Jakarta: Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief kembali harus berurusan dengan penegak hukum. Sebelum tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul diketahui merupakan residivis kasus korupsi.  

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, Latief pernah diproses kasus korupsi pada 2005-2006. Saat itu, Latief tersandung kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp711 juta.

"Waktu itu yang bersangkutan seorang pengusaha. Terhadap yang bersangkutan divonis satu stengah tahun penjara kalau tidak salah," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat 5 Januari 2018.

Agus menyebut, Latief saat itu berperan sebagai kontraktor. Proyek pembangunan sekolah itu tidak selesai dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Setelah lepas dari tahanan, kata Agus, Latief ikut serta sebagai calon anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2014-2019. Latief mencalonkan di daerah pemilihan IV, yang konstituennya meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. 

"Yang bersangkutan terpilih sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2014-2019," ucapnya.  

Baca: Bupati Hulu Sungai Tengah Diduga Terima Suap Rp3,6 Miliar

Setahun menjadi anggota dewan, Latief ikut dalam pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah. Ia kemudian terpilih menjadi bupati Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021 dan dilantik pada Februari 2016.

"Ini harus jadi pelajaran menjelang Pilkada. Mari kita pilih betul-betul personal yang baik, yang tidak punya catatan buruk," ungkap Agus. 

Latief kini telah ditahan KPK atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri. Ia diduga menerima suap Rp3,6 milyar. Jumlah itu merupakan 7,5 persen dari total nilai proyek pembangunan ruang rawat kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri. 

Uang pelicin itu diberikan oleh Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto, selaku kontraktor proyek. Donny juga ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan KPK.

Agus menyebut Donny merupakan kontraktor yang cukup banyak menangani proyek di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banyak proyek yang dipegang Donny mandek. 

Atas perbuatannya, Abdul Latief selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

Sedangkan, Donny Winoto selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(DMR)

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Novanto

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Novanto

1 day Ago

Saat ini proses persidangan masih fokus pada penyelesaian perkara korupsi KTP elektronik yang d…

BERITA LAINNYA