Tersangka Korupsi Pengadaan Alat KB Segera Disidang

   •    Jumat, 09 Mar 2018 03:35 WIB
bkkbn
Tersangka Korupsi Pengadaan Alat KB Segera Disidang
Ilustrasi.

Jakarta: Tersangka kasus korupso pengadaan alat KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014-2015 yakni S, segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. S diketahui sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus kuasa pembuat anggaran pengadaan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (BKKBN
RI). 

S bakal disidangkan setelah pelimpahan tahap 2, yakni barang bukti dan tersangka dari penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. 

"Selanjutnya tersangka S ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan 27 Maret 2018," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum, melansir Antara, Jumat 9 Maret 2018.

Rum melanjutkan, penahanan terhadap S dilakukan setelah melalui pertimbangan adalah objektif dan subjektif. Salah satunya, kata Rum, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. 

Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian keuangan negara dari kasus ini senilai Rp111.261.298.154. berdasarkan laporan hasil audit BPKP.  Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

Saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam satu kendali yakni, PT Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.

Penyidik sebelumnya telah menetapkan tersangka inisial YW pekerjaan Direktur PT Triyasa Nagamas Farma berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-51/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

LW pekerjaan Direktur PT Djaja Bima Agung berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-52/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

KT pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-53/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

SCS pekerjaan Kepala BKKBN Pusat berdasarkan surat perintah PenyidikanDirektur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-65/F.2/Fd.1/09/2017 tanggal 14 September 2017.


(LDS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA