Pencantuman Kata Golongan untuk Cegah Politik Identitas

   •    Rabu, 06 Dec 2017 06:06 WIB
keterbukaan informasi publik
Pencantuman Kata Golongan untuk Cegah Politik Identitas
Ilustrasi persidangan di MK/MI/Arya Manggala

Jakata: Negara melalui peraturan yang dibuat pemerintah dituntut berperan mencegah praktik politik identitas dengan berdiri di atas semua golongan. Agar tidak membeda-bedakan, negara justru wajib mempertahankan kata 'antargolongan' dan memiliki arti seluas-luasnya.

Demikian dikemukakan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lidwina Inge Nurtjahyo dalam sidang uji materi Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin. Lidwina memberikan keterangan sebagai saksi ahli dari pihak pemerintah.

Perkara teregistrasi dengan Nomor 76/PUU-XV/2017 dimohonkan Habiburokhman yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon mendalilkan pasal a quo merugikan hak konstitusionalnya karena berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pemohon.

Hal itu karena dalam mengeluarkan pendapat terdapat ketidakjelasan definisi pada kata 'antargolongan'. Selain itu, dalam penerapannya, pasal tersebut bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apa pun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal maupun nonformal.

Namun, menurut Lidwina, sangat tidak tepat menghilangkan kata golongan dengan arti seluas-luasnya di dalam aturan tersebut. Pasalnya, akan selalu terbentuk lapisan baru dalam masyarakat dan negara wajib melindungi.

"Masalah akan timbul bila mereka yang sama ini (dalam golongan) membedakan dengan orang lain. Maka, negara punya posisi penting untuk menjaga tidak terjadinya pembeda di antaranya. Bahkan, golongan dapat melahirkan politik golongan atau identitas," jelas seperti dilansir Media Indonesia, Rabu, 6 Desember 2017.

Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Airlangga Hendri Subiakto yang menjadi saksi ahli pemohon mengemukakan pendapat harus dibedakan dengan ujaran kebencian. Jika hanya mengatakan pemerintah buruk atau gagal, hal tersebut hanya pendapat dan itu tidak dilarang. Tetapi, jika sudah mengajak orang lain membenci kelompok lain, itu persoalan yang berbeda.

Pada praktiknya, diakui Hendri, ujaran kebencian kerap bersembunyi di balik prinsip-prinsip demokrasi dengan mengacaukannya dengan kebebasan berpendapat. Untuk itu, negara memiliki kewajiban meyakinkan penyebaran ujaran kebencian tidak boleh berkembang menjadi kekerasan yang faktual.

"Di situlah pentingnya keberadaan pasal ini (Pasal 28 ayat 2)," tegas Hendri.

Hendri juga berpendapat kata 'antargolongan' harus tetap dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara tanpa diskriminasi.


(OJE)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

23 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA