Komisi II: Petahana Wajib Cuti untuk Tak Salahgunakan Wewenang

Anindya Legia Putri    •    Rabu, 03 Aug 2016 16:08 WIB
dpr ads
Komisi II: Petahana Wajib Cuti untuk Tak Salahgunakan Wewenang
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok--MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria turut mengomentari keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan judicial review Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang ingin diuji Ahok adalah aturan yang mewajibkan calon petahana (incumbent) mengambil cuti selama masa kampanye. 

"Kalau ahok mau gugat silakan saja, siapa saja punya hak yang sama. Boleh, tidak ada larangan. Komisi II bersama pemerintah minta incumbent cuti selama masa kampanye seperti bisa beri keadilan," ujar Riza, saat dihubungi, Rabu (3/8/2016).

Riza menjelaskan, dalam pilkada, sebagian incumbent yang maju kembali hampir tidak netral. Hal ini bisa menodai proses demokrasi karena petahana memiliki kewenangan memutasi pegawai, membuat program yang menguntungkan dirinya, serta punya dana rakyat yang mungkin digunakan untuk menguntungkan diri sendiri.

"Sehingga incumbent tidak netral lagi, tidak independen," papar Riza.

Politikus Gerindra ini pun menjelaskan, dalam sejarah penyusunan UU Pemilihan Kepala Daerah, pasal tersebut tidak menimbulkan perdebatan antara DPR dan pemerintah.

"Anggota dewan PNS saja yang tidak punya anggaran program kewenangan harus mundur. Banyak yang minta incumbent mundur. Kenapa harus mundur supaya tidak gunakan kewenangan program, anggaran, tidak mobilisasi orang. Tidak seenaknya. Selama ini incumbent seenaknya saja, dia bikin program bagi-bagi uang, orang diangkat sebagai ini itu."


(ABE)