Saksi Sebut PT DCD Jamin Utang para Petambak

Fachri Audhia Hafiez    •    Selasa, 10 Jul 2018 01:57 WIB
kasus blbi
Saksi Sebut PT DCD Jamin Utang para Petambak
Terdakwa kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung (kiri). Foto: Antara/Galih Pradipta

Jakarta: Pensiunan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Yusak Kasan bersaksi untuk terdakwa Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam persidangan, Yusak menyatakan, PT Dipasena Citra Darma (PT DCD) menjamin dana kredit pada petani tambak di Provinsi Lampung.

"Terkait itu legal opinion itu ada pembahasan penjaminan PT DCD itu penjamin inti, terhadap petani tambak yang tidak serta merta. Iya menjamin," kata Yusak di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018.

Yusak mengatakan, dalam penandatanganan perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), tak merinci apakah hutang petani tambak bisa sepenuhnya ditagih PT DCD.

Dia bilang, terkait bisa ditagihnya utang petani tersebut, tergantung dalam perjanjian MSAA. Dalam perjanjian itu tertera soal pihak-pihak yang mau melaksanakan atau tidak.

"Apakah bisa ditagih ke PT DCD atau enggak itu masih tergantung enforcement perjanjian itu (MSAA)," jelas Yusak.

Untuk diketahui, Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) adalah salah satu bank di era 1998 yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup. BPPN menyebutkan, BDNI per 21 Agustus 1998 memiliki utang sebesar Rp 47,258 triliun.

Baca: Piutang BDNI ke Petambak Terindikasi Macet

Sementara BDNI memiliki aset sebesar Rp 18,85 triliun, termasuk di dalamnya utang Rp 4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim.

Pada 27 April 2000, BPPN memutuskan utang petambak yang dapat ditagih adalah Rp 1,34 triliun dan utang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp 3,55 triiun diwajibkan untuk dibayar kepada pemilik atau pemegang saham PT DCD dan PT WM.

PT DCD tidak punya kapasitas untuk memenuhi kewajiban itu, lantaran utang itu kredit usaha rakyat.


(DMR)