KPK Perpanjang Masa Penahanan Rudi Erawan

Damar Iradat    •    Jumat, 11 May 2018 17:49 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
KPK Perpanjang Masa Penahanan Rudi Erawan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto MI Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan. Rudi merupakan tersangka kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016
 
"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk tersangka RE (Rudi Erawan)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018.
 
Febri menambahkan, perpanjangan masa penahanan berlaku hingga 30 hari ke depan. Perpanjangan mulai berlaku hari ini hingga 12 Juni 2018.
 
Rudi Erawan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia merupakan tersangka ke-11 yang sudah dijerat oleh KPK.
 
Politikus PDI Perjuangan itu menyusul 10 orang lain sebelumnya. Mereka yakni adalah Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, Mantan Anggota DPR‎ RI Damayanti Wisnu Putranti, pihak swasta Julia Prasetyarini, dan ibu rumah tangga Dessy A Edwin.

Baca: Bupati Halmahera Timur jadi Tersangka Suap

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR, yakni Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, serta Yudi Widiana Adia juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
 
Rudi Erwan diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp6,3 miliar. Rudi Erawan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 



(FZN)