KPK Periksa Chairuman Harahap Terkait Korupsi KTP-el

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 10 Jul 2018 11:28 WIB
korupsi e-ktp
KPK Periksa Chairuman Harahap Terkait Korupsi KTP-el
Ilustrasi KPK - MI.

Jakarta: Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap kembali dipangil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi KTP-el, yang menjerat Markus Nari (MN).

"Chairuman Harahap akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Nama Chairuman Harahap tercatat dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto. Politikus Partai Golkar itu disebut menerima bancakan KTP-el sebesar USD520 ribu dan Rp26 miliar.

Tak hanya dalam surat dakwaan, keterlibatan Chairuman Harahap itu juga diamini oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto yang kini sudah menjadi pesakitan korupsi KTP-el. Dalam beberapa persidangan, Novanto menyebut Chairuman Harahap menerima kucuran uang harap KTP-el dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Namun, dalam beberapa kesempatan Chairuman Harahap terus membantah dan menyatakan tidak pernah menerima sepeser pun uang korupsi proyek yang telah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Selain memanggil Chairuman, penyidik juga turut mengagendakan pemeriksaan mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri A Rasyid Saleh dan Staf Subdit Monitor Evaluasi dan Pengawasan Kependudukan Direktorat Perkembangan Ditjen Dukcapil Kemendagri Dian Hasanah.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," kata Febri.

Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el sejak pertengahan Juli 2017 lalu. Markus diduga menerima uang sebesar Rp4 miliar karena membantu menambah anggaran proyek KTP-el pada 2012 sebesar Rp1,49 triliun.

KPK sendiri baru-baru ini memberi sinyal tengah membuka penyelidikan baru terkait kasus dugaan korupsi KTP-el. Tak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus megakorupsi yang telah merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Hingga saat ini, kasus korupsi KTP-el masih terus bergulir. Sepanjang proses penyidikan sampai ke persidangan, sejumlah nama lama atau nama baru yang diduga terlibat pun terus bermunculan.




(REN)