Polri & Menteri ATR/BPN Sepakat Berantas Mafia Tanah

Ilham wibowo    •    Jumat, 17 Mar 2017 11:45 WIB
pertanahan
Polri & Menteri ATR/BPN Sepakat Berantas Mafia Tanah
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil. Foto: Metrotvnews.com/Ilham

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil pagi ini melakukan pertemuan tertutup di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Keduanya membahas berbagai permasalahan terkait persoalan pertanahan.

"Ada beberapa poin yang kita sepakati yakni menangani mafia pertanahan, saber pungli, kemudian masalah tata ruang pertanahan serta sertifikasi aset Polri," ujar Tito di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 17 Maret 2017.

Hasil pembahasan yang dihadiri pejabat utama Polri, Kapolda serta kantor wilayah Kementrian ATR/BPN masing-masing provinsi ini tertuang dalam nota kesepakatan. 

Tito mengatakan penyelesaian masalah pertanahan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin mempercepat sertifikasi tanah.

"Salah satu kebijakan Presiden yakni meningkatkan layanan publik agar masyarakat mendapat layanan baik serta merasakan kehadiran negara dan pemerintah," ujar Tito.

Menurut Tito, pihaknya akan memastikan kelancaran layanan publik bidang pertanahan tersebut. Hak masyarakat mendapatkan kepemilikan tanah yang sah bisa terpenuhi.

"Presiden membuat kebijakan publik untuk pemerataan keadilan. Masalah tanah adalah masalah hak milik yang penting. Kita juga akan bersihkan mafia pertanahan," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyampaikan, nota kesepakatan yang dibuat bersama Polri ini diharapkan bisa mewujudkan perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Menurutnya, praktik pelanggaran hukum terkait pertanahan bisa dicegah maupun segera ditindak.

"Presiden ingin tanah ini seluruhnya bersertifikat, paling sedikit terdaftar. Kita punya program percepatan sertifikat. Tahun ini lima juta bidang, kemudian tahun depan tujuh juta bidang dan selanjutnya sembilan juta bidang," kata Sofyan.

 


(UWA)