KPK Minta Siti Fadilah Hormati Putusan Praperadilan

Arga sumantri    •    Selasa, 18 Oct 2016 20:34 WIB
kasus korupsi
KPK Minta Siti Fadilah Hormati Putusan Praperadilan
Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. (ANT/Teresia May)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Siti Fadilah Supari. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik putusan hakim tunggal Ahmad Rivai itu.

Anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah Oktianti menyatakan pihaknya sangat menghargai keputusan hakim. Indah juga meminta pihak Siti Fadilah bisa menerima dan menghormatinya.

"Untuk pemohon pun hendaknya menghormati dan menghargai putusan praperadilan ini," ungkap Indah usai sidang putusan praperadilan Siti Fadilah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

Berdasarkan putusan hakim praperadilan, Indah menegaskan, KPK telah melakukan seluruh prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap Siti Fadilah dengan benar. KPK dinilai sudah punya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Mantan Menteri Kesehatan itu sebagai tersangka korupsi. KPK, kata Indah, berharap Siti Fadilah nantinya bakal lebih kooperatif dan mengikuti semua proses hukum dari KPK.

"Semoga dengan putusan ini beliau juga menghargai putusan praperadilan," ungkap Indah.

Hakim tunggal Ahmad Rivai telah menolak seluruh permohonan praperadilan Siti. Kasus Siti di KPK dipastikan berlanjut hingga persidangan pokok perkara.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Siti Fadilah sebagai tersangka korupsi. Siti disangka menerima hadiah atau janji dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Kementerian Kesehatan.

Siti Fadilah Supari dianggap memiliki keterkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya. Dia diduga turut menerima Mandiri Travellers Cheque (MTC) senilai Rp1,375 miliar. 

Duit itu terkait proses pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007.

Siti disangka melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(LDS)

Kubu Novanto Ajukan Saksi Meringankan

Kubu Novanto Ajukan Saksi Meringankan

3 hours Ago

Langkah tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 65 KUHAP terkait dengan pemanggilan saksi meri…

BERITA LAINNYA