Pemeriksaan Novanto Tunggu Izin Presiden Dinilai Mengada-ada

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 13 Nov 2017 17:21 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pemeriksaan Novanto Tunggu Izin Presiden Dinilai Mengada-ada
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: MI/ ROMMY PUJIANTO.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut alasan Ketua DPR RI Setya Novanto tidak hadir dalam pemeriksaan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan, permintaan Novanto agar KPK mengantongi izin Presiden dinilai tidak masuk akal.

"Iya itu alasan mengada-ada," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di gedung KPK, Jakarta, Senin 13 November 2017.

Laode mengaku heran, kenapa baru sekarang Novanto mempersoalkan izin Presiden tersebut. Padahal, pada pemeriksaan sebelumnya Novanto bersedia hadir tanpa adanya izin Presiden.

"Pertama beliau kan pernah hadir, saat itu beliau hadir tanpa surat izin presiden, kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari presiden. Ini suatu mengada-ada," tandas dia. 

Laode menegaskan dalam Undang-undang MD3, KPK tidak memiliki kewajiban meminta izin Presiden untuk memeriksa seorang anggota DPR yang terjerat kasus dugaan korupsi.

"Tidak sama sekali kok, tidak harus izin, baca saja aturaannya kan itu juga sudah ada putusan MK tidak mewajibkan adanya izin dari presiden," pungkas Laode.

(Baca juga: Pemanggilan Setya Novanto tak Perlu Izin Presiden)

Novanto sudah tiga kali absen dari pemeriksaan penyidik KPK. Novanto menolak diperiksa kasus dugaan korupsi KTP-el, selama KPK belum mengantongi izin dari Presiden.

KPK sebelumnya, resmi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca juga: Setya Novanto Diminta Beri Contoh Baik kepada Masyarakat)
 


(REN)

2 Politikus Golkar Kirim Karangan Bunga untuk Novanto

2 Politikus Golkar Kirim Karangan Bunga untuk Novanto

1 hour Ago

Teranyar, karangan bunga datang dari dua politisi Golkar, Bambang Soesatyo dan Muhammad Misbakh…

BERITA LAINNYA