KPK Usut Keterlibatan DPRD Lampung dalam Kasus Suap

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 14 Mar 2018 11:49 WIB
Suap Bupati Mustafa
KPK Usut Keterlibatan DPRD Lampung dalam Kasus Suap
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterlibatan anggota DPRD Lampung Tengah dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Kali ini, penyidik menggali informasi keterlibatan pihak lain melalui pemeriksaan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Rusmaladi.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS (Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Selain Rusmaladi, penyidik juga memanggil pengawal pribadi Bupati Lampung Tengah Erwin Mursalin dan satu orang PNS Dinas Bina Marga Aan Riyanto.

KPK telah menetapkan tiga tersangka. Meraka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.

Baca: KPK Tahan Bupati Lampung Tengah

Sehari setelahnya, KPK kembali menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka dalam kasus ini. Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)