Jaksa Agung Sebut Penuntutan Buni Yani Berkaitan dengan Kasus Ahok

Husen Miftahudin    •    Kamis, 12 Oct 2017 06:35 WIB
kasus hukum ahok
Jaksa Agung Sebut Penuntutan Buni Yani Berkaitan dengan Kasus Ahok
Jaksa Agung M Prasetyo. MI/M Irfan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut penuntutan dua tahun kepada terdakwa dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani, agar seimbang dengan kasus sebelumnya yang dialami Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"JPU (Jaksa Penuntut Umum) telah mengajukan tuntutan pidana selama dua tahun penjara dan segera masuk. Kenapa demikian? Untuk keseimbangan," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Menurutnya, kasus Buni Yani tak bisa dilepaskan dengan kasus penistaan agama yang menjerat Ahok. Putusan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi pertimbangan jaksa untuk menuntut Buni Yani.

"Ketika terdakwa kasus yang sebelumnya diputus oleh hakim dengan dua tahun dan segera masuk, itu pula yang menjadi pertimbangan jaksa bahwa harus ada keseimbangan," tegas Prasetyo.

Di samping itu, lanjut dia, pihaknya juga mengacu pada asas teori adequate untuk menuntut Buni Yani. Adequate adalah teori sebab akibat.

"Bahwa kasus yang satu tidak akan terjadi jika tidak ada kasus yang lainnya," pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, JPU menuntut Buni Yani dua tahun penjara. Buni Yani juga dikenakan denda sebesar Rp100 juta dengan subsider tiga bulan penjara.

Agenda pembacaan tuntutan yang dibacakan langsung oleh JPU pada lanjutan persidangan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jalan Serum, Selasa 3 Oktober 2017.

"Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana ITE berupa melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menambah, mengurangi, menghilangkan terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik," ujar JPU Andi M. Taufik ketika membacakan tuntutan.

Andi mengatakan, Buni Yani didakwa dengan pasal 32 ayat 1 jo pasal 48 ayat 1 yang berisi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik."

Tuntutan yang dikeluarkan oleh JPU setelah melalui berbagai pertimbangan. Pertama, Buni Yani dianggap memberikan keterangan berbelit dan dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama, tidak bersikap sopan, tidak menyesali perbuatannya, dan sebagai dosen tidak memberi contoh kepada masyarakat.

"Untuk hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya," pungkas Andi.


(DRI)