KPK Periksa Kepala Bakamla

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 11 Oct 2017 12:14 WIB
suap di bakamla
KPK Periksa Kepala Bakamla
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo - ANT/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Kemanan Laut RI. Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan pada Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Ari Soedewo untuk tersangka mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan (NH).

"Kepala Bakamla diperiksa untuk tersangka NH (Nofel Hasan)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Untuk melengkapi berkas penyidikan, penyidik KPK turut memeriksa Nofel. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Diduga, keduanya akan dikonfrontir. Sebab, pemeriksaan terhadap keduanya sempat batal dan dijadwalkan ulang. KPK diduga tengah mendalami aliran uang suap proyek yang masuk ke Bakamla. 

Salah satu terdawka, mantan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi sempat mengaku, ada pembagian fee 7,5 persen dalam proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla. Arahan itu datang dari Ari Soedewo. 

Menurut Eko, pembagian fee itu tidak diberikan sekaligus melainkan 2 persen terlebih dulu. Ari meminta Eko membagi jatah 2 persen itu untuk Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo, yang jadi tersangka di Puspom TNI dan Nofel Hasan masing-masing 1 persen atau sebesar Rp1 miliar.

(Baca juga: KPK Sebut Ada Sejumlah Pihak Mengatur Anggaran Bakamla)

Eko mengungkapkan, seluruh kebijakan dalam pelaksana proyek pengadaan satelit monitoring di bawah komando Ari. Proses penunjukan terhadap Eko sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bakamla, termasuk penunjukkan Bambang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Namun, semua informasi yang menjadi fakta persidangan itu, ditepis Ari. Dia berkelit tidak pernah ikut membahas besaran fee dari proyek senilai Rp222,43 miliar itu. Dalam persidangan, Ari menegaskan kalau dirinya tidak mengetahui penerimaan uang yang dilakukan anak buahnya. 

KPK sudah menjerat lima tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring atau pengawasan di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Mereka di antaranya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah, mantan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, dua anak buah Fahmi, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

(Baca juga: Kabakamla Memberikan Rp1 Miliar ke Bambang Udoyo)

Fahmi sebagai pihak penyuap telah divonis 2,8 tahun penjara. Sementara dua anak buahnya, Adami Okta dan Hardy divonis 1,5 tahun penjara. Sedangkan, Eko Susilo divonis 4,3 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Kemudian, satu tersangka lainnya, yakni Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo ditangani Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.


 


(REN)