Revisi MA Soal Taksi Online tak Perlu Menunggu 90 Hari

Nur Azizah    •    Sabtu, 16 Sep 2017 15:17 WIB
taksi onlinepolemik taksi online
Revisi MA Soal Taksi <i>Online</i> tak Perlu Menunggu 90 Hari
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Mahkamah Agung (MA) soal aturan taksi online harus segera dilaksanakan. Kementerian Perhubungan tidak perlu menunggu 90 hari untuk menjalankan keputusan itu.

Pemerhati hukum dari Universitas Jember Bayu Adi Anggono mengatakan Kementerian Perhubungan tak punya alasan untuk menunda keputusan itu. Menurutnya, penundaan keputusan bisa memberikan kerugian konstitusional bagi pencari keadilan.

"Ingat, amar putusan sistem peradilan kita harus dilakukan sederhana dan cepat agar akses pencari keadilan dan kerugian konstitusional tidak terjadi," kata Bayu di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 September 2017.

Ia menegaskan, berdasarkan putusan MA, revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, berlaku sejak ditetapkan hakim.

"Amar putusan MA mengatakan aturan itu berlaku sejak MA mengetok palu," imbuhnya.

Bayu menyampaikan pemerintah tidak boleh mengatur hal yang sudah menjadi keputusan MA. Bila itu dilakukan, maka wibawa pemerintah bisa menurun.

Pemerhati Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah

Baca: Kemenhub: Jangan Euforia dulu dengan Keputusan MA

Sebelumnya, Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Cucu Mulyana, meminta pengemudi taksi online tak jemawa.

"Bagi yang merasa dimenangkan, di lapangan merasa seolah bebas untuk melakukan sesuai putusan MA, padahal tidak demikian," kata Cucu di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 24 Februari 2017.

Menurutnya, putusan MA tak serta merta menggugurkan Permenhub 26 Tahun 2017. Ada waktu 90 hari saat putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

"Sampai 1 November PM (Peraturan Menteri) 26 masih berlaku. Dinas Perhubungan, pemda, aplikator, dan semua pelaku di lapangan masih mengacu pada MP 26 sampai 90 hari ke depan," kata Cucu.

Putusan MA terkait Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 diterima Kemenhub pada 1 Agustus, walaupun ketuk palu sudah dilakukan pada 20 Juni. Dengan demikian, kebijakan itu berlaku 1 November atau tiga bulan setelah putusan diterima.

Baca: Jimly Asshiddiqie Sarankan Pemerintah Manut Perintah MA

Ia berharap komunitas taksi online memahami hal tersebut. Provider penyedia jasa taksi online diharapkan bisa memberikan informasi tepat kepada pengemudi taksi online.

Sambil menunggu waktu 90 hari habis, Kemenhub menyiapkan apa yang perlu diubah dari Permenhub itu dengan mengundang kembali para ahli.

"Kami akan mendatangkan ahli hukum, masyarakat transportasi, dan pihak terkait taksi konvensional serta provider taksi online. Jadi, tidak ada keresahan lagi," ujar Cucu.

MA membatalkan 14 pasal yang ada di Permenhub Nomor 26 Tahun 2017. Sebagian pasal yang dibatalkan menguntungkan pengemudi taksi online. Para pengemudi tak perlu lagi melaksanakan uji KIR atau memiliki badan hukum untuk bisa beroperasi. Tarif batas atas dan batas bawah juga raib dengan adanya putusan itu.




(UWA)