Novanto 'Pasrah' dengan Pelimpahan Kasus ke Penuntutan

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 06 Dec 2017 12:23 WIB
korupsi e-ktp
Novanto 'Pasrah' dengan Pelimpahan Kasus ke Penuntutan
Tersangka yang juga Ketua DPR Setya Novanto (tengah) menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. Foto: Antara/Adam Bariq.

Jakarta: Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Otto Hasibuan, belum mengambil langkah atas pelimpahan berkas kliennya ke penuntutan. Dia juga belum memikirkan nasib gugatan praperadilan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Belum tahu. Ini kan baru pelimpahkan ke penuntutan, kan belum dilimpahkan ke pengadilan. Tergantung nanti kapan pelimpahkan ke pengadilannya," kata Otto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

Otto datang ke markas Lembaga Antirasuah untuk mendampingi kliennya menandatangani pelimpahan berkas tersebut. "Penyerahan barbuk dan tersangka (ke penuntut)," ucap Otto.

Dia terlihat santai menanggapi rampungnya berkas penyidikan Ketua Umum Partai Golkar itu. Namun, dia siap menghadapi sidang perkara KTP eletronik yang menjerat Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Saya kira ini kan KPK berhak kalau mau melimpahkan. Memang nanti ada persoalan-persoalan hukum yang akan timbul, tapi itu kan nanti di pengadilan kan," pungkas Otto.

KPK melimpahkan berkas penyidikan Novanto ke tahap II atau penuntutan sejak pekan lalu. Kini, jaksa penuntut memiliki waktu 14 hari dari pelimpahan berkas untuk menyelesaikan surat dakwaan terhadap Novanto.

Novanto menjadi tersangka karena diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek KTP-el. Dia diduga mengeruk keuntungan bersama dengan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri: Irman dan Sugiharto.

Baca: Novanto Sehat

Mereka dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el. Novanto dan Andi Narogong pun diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran hingga pengadaan KTP-el. Keduanya disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(OGI)