KPK Sebut tak Langgar Aturan Tetapkan Tersangka Novanto 2 Kali

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 08 Dec 2017 12:28 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
KPK Sebut tak Langgar Aturan Tetapkan Tersangka Novanto 2 Kali
Sidang Praperadilan Setya Novanto kembali dilanjutkan - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar,

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tak menyalahi aturan dengan menetapkan status tersangka pada Setya Novanto sebanyak dua kali. Sebab kasus Novanto belum berkekuatan hukum tetap. 

Tim kuasa hukum menyebut, KPK tidak melabrak asas nebis in idem yakni seseorang tidak boleh dituntut dua kali setelah keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini merujuk pada Pasal 76 ayat 1 KUHP. 

"Berdasarkan ketentuan itu asas nebis in idem terpenuhi apabila seseorang telah dituntut di peradilan dengan satu perkara yang pernah diadili, jika (perkara) mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau incraht," kata salah satu tim biro hukum KPK saat membacakan jawaban termohon di sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 8 Desember 2017.

Lebih lanjut tim menyebut perkara praperadilan Novanto Nomor 97 pada 29 September 2017, obyek bukan perkara pokok tipikor. Praperadilan Novanto sebelumnya hanya memeriksa aspek formil sebagai sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan penyidik.

"Dengan demikian, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," imbuh dia. 

Karena itu penetapan tersangka kembali oleh KPK dinilai tak melanggar asas nebis in idem. Sebab perkara tipikor terkait Novanto belum dilakukan. 

"Termohon berhak menetapkan lagi pemohon sebagai tersangka lagi dengan menerbitkan surat perintah baru," tandas dia. 

Sebelumnya KPK pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-el. Novanto tak terima dan melakukan praperadilan. 

Hakim tunggal Cepi Iskandar memenangkan praperadilan Novanto. Ketua DPR RI itu kemudian bebas. 

Pada 10 November 2017 KPK mengumumkan Novanto telah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Surat perintah penyidikan dikeluarkan pada 31 Oktober 2017. 
 


(REN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA