Pengadilan Tipikor Segera Tunjuk Hakim Pengadil Novanto

Damar Iradat    •    Rabu, 06 Dec 2017 17:14 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pengadilan Tipikor Segera Tunjuk Hakim Pengadil Novanto
Ketua DPR Setya Novanto. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Jakarta: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menerima berkas perkara Setya Novanto. Pengadilan bakal merapatkan siapa yang akan menjadi Ketua Majelis Hakim pada sidang Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik.
 
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jamaluddin Samosir mengatakan, proses penentuan hakim butuh waktu beberapa hari.
"Kalau SOP-nya panitera dua sampai tiga hari paling lambat, dan majelis hakim tujuh hari," kata Jamaluddin saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Desember 2017.

Baca: Hari Ini, KPK Limpahkan Berkas Novanto ke Pengadilan

Jamaluddin mengatakan, berkas yang telah dilimpahkan sudah termasuk surat dakwaan. Bukan tidak mungkin sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dapat digelar pekan depan.
 
Berkas perkara Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik secara resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 
Berkas tersebut terdiri dari empat jilid, dan salah satu berkas terlihat cukup tebal. Halaman muka berkas tersebut tercantum Berkas Perkara dengan nomor No: BP-91/23/11/2017 atas nama tersangka Setya Novanto (Ketua DPR RI).
 
Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el untuk kedua kalinya. Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.
 
Baca: Berkas Perkara Novanto Satu Troli

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.
 
Tak hanya itu, Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.
 
Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)